Syarat & Ketentuan Perikatan

Seluruh penugasan yang dilaksanakan oleh Dr. Karsam, CPA & Tim Auditor tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia, termasuk:

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
• Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1438/MK/SK/2026 (Izin Usaha KAP DIAR) dan KMK No. 234/KM.1/2021 (Izin Akuntan Publik Dr. Karsam, Reg. AP. 1747).
• Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
• Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dari BPK RI untuk perikatan audit entitas sektor publik, BLU, dan BLUD.
• Standar Akuntansi Keuangan (SAK, SAK Entitas Privat, SAK EMKM, SAP) yang berlaku di Indonesia.

Dalam suatu perikatan audit umum maupun khusus, manajemen klien bertanggung jawab penuh atas:

• Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
• Perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem pengendalian internal yang memadai guna mencegah dan mendeteksi salah saji material maupun kecurangan (fraud).
• Memberikan akses penuh dan tepat waktu kepada tim auditor kami terhadap seluruh catatan pembukuan, dokumen pendukung, rekening koran bank, serta personel yang relevan.
• Menyediakan Surat Representasi Manajemen (Management Representation Letter) bertanda tangan resmi sebelum penerbitan Laporan Auditor Independen (LAI).

Tanggung jawab Dr. Karsam, CPA & Tim Auditor adalah menyatakan suatu opini atau simpulan independen atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit yang kami laksanakan:

• Audit kami dirancang untuk memperoleh keyakinan memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, namun bukan jaminan mutlak (absolute assurance) bahwa seluruh ketidakberesan dapat terungkap karena sifat pengujian audit yang berbasis sampel (sampling).
• Dr. Karsam, CPA & Tim Auditor tidak bertanggung jawab atas kerugian operasional atau keputusan bisnis yang diambil pihak ketiga semata-mata berdasarkan interpretasi tanpa konfirmasi langsung kepada auditor.

Ketentuan pembiayaan dan honorarium diatur sebagai berikut:

• Imbalan jasa profesional (professional fee) disepakati bersama dalam Surat Perikatan dengan mengacu pada Pedoman Imbalan Jasa IAPI.
• Pembayaran umumnya dilakukan dalam termin bertahap (Down Payment saat penandatanganan perikatan, termin lapangan, dan pelunasan saat penyerahan draf final LAI).
• Biaya perjalanan dinas luar kota (out-of-pocket expenses) dan akomodasi lapangan disepakati terpisah sesuai realisasi (at-cost) atau lumpsum.
• Seluruh pemotongan PPh Pasal 23 wajib disertai bukti potong resmi yang disampaikan kepada kantor kami.

Seluruh kertas kerja audit, analisis, catatan verifikasi, dan korespondensi yang disusun oleh tim auditor selama perikatan adalah hak milik penuh Dr. Karsam, CPA & Tim Auditor. Dokumen tersebut diarsipkan dengan kerahasiaan tinggi selama minimal 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dr. Karsam, CPA & Tim Auditor dan Klien saling mengikatkan diri untuk tidak mempublikasikan, membocorkan, atau menyerahkan dokumen rahasia milik pihak lain kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali diwajibkan oleh ketentuan hukum perpajakan, peradilan, atau regulator profesi (PPPK Kemenkeu).

Syarat dan Ketentuan ini beserta seluruh Surat Perikatan yang diterbitkan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Apabila timbul perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika tidak tercapai mufakat, para pihak sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri DKI Jakarta.